Legal solution

kebijakan Implementasi Teknologi Informasi Pemerintah Kota Makassar

Untuk mewujudkan Pemerintahan yang akuntabel, adapatif, partisipatif, demokratis, bebas korupsi dan optimalisasi

Regulasinya :

  1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (download)
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia  Nomor 18 Tahun 2016 Tentang  Perangkat Daerah (download)
  3. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (download)
  4. Peraturan Walikota Makassar Nomor 86 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika (download)

Regulasinya :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Aas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008  Tentang  Informasi Dan Transaksi Elektronik.
  3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 Tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 59 Tahun 2020 Tentang Pemantauan Dan Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara  Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia  Nomor 5 Tahun 2020  Tentang  Pedoman Manajemen Risiko  Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Regulasinya :

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 132 Tahun 2022 Tentang Arsitektur Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Nasional.

Regulasinya :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik 
  3. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pelaksanaan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Pemerintah Daerah.

Regulasinya :

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 tahun 2019 Tentang Satu Data Indonesia.
  2. Peraturan Walikota Makassar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Data Terpadu Daerah Kota Makassar

Regulasinya :

  1. Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang pelayanan Publik.

Regulasinya :

  1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Regulasinya :

  1. Undang-Undang Republik Indonesia  Nomor 1 Tahun 2023  Tentang  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Regulasinya :

  1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
  2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah.
  3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia

Mewujudkan Kota Berstandar dunia sesuai visi pembangunan Sombere dan smart City, maka kami Diskominfo Kota Makassar berkomitmen membangun Performa Kerja, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem keamanan berstandar Dunia

Company 2022 © All Rights Reserved. Design by diskominfo makassar

Bagikan :