- +0811400211
- diskominfo@makassarkota.go.id
Menu
LITERASI DIGITAL
KEBIJAKAN, DOKUMEN, MATERI, DSB ADA DISINI
You can navigate through our menu or use this search documents:
Dokumen publik
Dokumen Publik Sesuai Tugas Pokok Dinas Kominfo
Perwujudan keterbukaan informasi publik dan untuk meningkatkan kolaborasi dengan stakeholder dan masyarakat.
CLOUD DATA
REPOSITOTY
BIZMATCHING
SUPER APPS
Daftar Peraturan (UU/PP/Perpres/Permen) Pemerintah Pusat yg terkait dengan Tufoksi Diskominfo :
- Inpres No.6 Thn 2001 ttg Pengembangan dan Pendayagunaan Telematika di Indonesia.
- UU No.18 Thn 2002 ttg Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.
- Inpres No.3 Thn 2003 ttg Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government.
- UU No.11 Thn 2008 ttg ITE Juncto UU No.19 Thn 2016 ttg Perubahan Atas UU No.11 Thn 2008 ttg ITE.
- UU No.14 Thn 2008 ttg Keterbukaan Informai Publik (KIP).
- UU No.25 Thn 2009 ttg Pelayanan Publik.
- Perpres No.81 Thn 2010 ttg Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.
- PP No.82 Thn 2012 ttg Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.
- Peraturan Bersama Menrisetek dan Mendagri No.3 Thn 2012, No.36 Thn 2012 ttg Penguatan Sistem Inovasi Daerah.
- UU No.23 Thn 2014 ttg Pemerintah Daerah.
- Perpres No.96 Thn 2014 ttg Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019.
- Permen Kominfo No.14 Thn 2016 ttg Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Komunikasi dan Informatika.
- Roadmap e-Government 2016-2019 Indonesia.
- UU No.32 Thn 2009 ttg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- UU No.3 Thn 2014 tentang Perindustrian.
- PP No.142 Thn 2015 tentang Kawasan Industri.
- UU No.7 Thn 2014 tentang Perdagangan.
- UU No.36 Thn 1999 tentang Telekomunikasi.
Buku Smart City, Master Plan Smart City, Materi Smart City 2020-2023, Materi Bimtek dsb
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) merupakan Infrastruktur SPBE yang berfungsi sebagai perangkat integrasi yang terhubung dengan sistem penghubung layanan instansi Pusat dan Pemerintah Daerah untuk melakukan pertukaran layanan SPBE antar antar instansi Pusat dan/atau Pemerintah Daerah. Penggunaan Sistem Penghubung Layanan pemerintah bertujuan untuk memudahkan dalam melakukanintegrasi antar Layanan SPBE.
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) merupakan salah satu layanan infrastruktur yang menjadi tanggung jawab Kementerian Komunikasi dan Informatika yang diatur pada Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE).
Sistem Penghubung Layanan Pemerintah (SPLP) memiliki fungsi Enterpise Service Bus (ESB), API Management, Katalog, dan Gateway, dan Konsolidasi Data atau Extract Transform Load(ETL), SDK Komponen Umum Aplikasi, dan Single Sign On. SPLP yang dikembangkan juga menyediakan fitur multi-tenant dan mutli-account dalam mendukung Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, khususnya dalam mendukung pemanfaatan Pusat Data Nasional.
SPLP dalam mendukung Satu Data Indonesia (SDI) memiliki tugas untuk menyediakan fasilitas layanan sistem penghubung yang dapat dipergunakan untuk malakukan manajemen API dan interoperabilitas data antar aplikasi. Untuk mendukung hal tersebut, diperlukan koordinasi yang kuat antara stakeholder SPBE dan SDI.
Implementasi Teknis SPLP dan SPL IPPD di Pemerintah Daerah
Pelaksanaan : Kota Makassar, Tanggal 2-3 November 2023 Materi kegiatan Kegiatan dan Bimbingan Teknis Sistem Penghubung Layanan Pemerintah dengan materi sebagai berikutnya:
- Pengenalan SPLP
- Materi Membuat API dari Database (CRUD) via ESB (Wizard)
- Materi Membuat API dari Database CRUD + Filter, Limit,
- Materi Manajemen API – Portal Penyedia
- Materi Manajemen API – Portal Pengguna
- Materi Manajemen API – Admin
- Diskusi CKAN
- Diskusi Use Case
Tutorial, Panduan, Pembuatan API, Konfigurasi
Standar Penilaian SPBE, benchmarking keberhasilan Kabupaten/Kota, satu data.
Bukit Dokumen Evaluasi Gerakan Smart City Kota Makassar Tahun 2023
Mewujudkan Kota Berstandar dunia sesuai visi pembangunan Sombere dan smart City, maka kami Diskominfo Kota Makassar berkomitmen membangun Performa Kerja, infrastruktur, aplikasi, layanan, sistem keamanan berstandar Dunia
